SIGEREMDIA.COM – Stabilkan Harga Sembako, BUMN Dorong Lakukan Operasi Pasar. Untuk mencegah harga kebutuhan pokok meningkat pada awal tahun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mendorong operasi pasar sembilan bahan pokok (Sembako) di berbagai daerah.
“Kami terus mendorong operasi pasar Sembako agar harga kebutuhan pokok tidak terlalu fluktuatif,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir, saat mengunjungi Sumatra Utara pada Senin (9/1/2023).
Ini merupakan salah satu langkah mitigasi terhadap risiko peningkatan harga kebutuhan pokok.
Menurut Menteri BUMN, perusahaan plat merah tersebut melakukan operasi pasar sebagai respons cepat untuk menjaga stabilitas harga sembako di daerah dan mencegah kenaikan harga yang tidak diinginkan.
Hal ini terutama penting mengingat harga pangan dunia yang mengalami kenaikan sebesar 14 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah.
Menteri BUMN menambahkan bahwa intervensi dan tindakan pencegahan semacam itu harus dilakukan bersama-sama untuk mengatasi situasi tersebut.
Menteri BUMN memperhatikan pergerakan harga BBM di dunia, dan mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada.
Harga BBM sangat tergantung pada harga minyak dunia, sehingga penurunan harga Pertamax yang baru-baru ini terjadi, dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter, tidak akan terus terjadi atau bersifat jangka panjang.
Bahkan, harga Pertamax bisa kembali naik jika harga minyak mentah di pasar internasional meningkat.
Kemarin, karena harga minyak dunia turun, pemerintah menurunkan harga BBM seperti Pertamax sesuai dengan harga pasar.
Namun, kita juga harus waspada karena tidak menutup kemungkinan bahwa harga Pertamax dapat naik lagi di masa mendatang.
Menteri BUMN menegaskan bahwa pemerintah akan membuka data harga BBM secara transparan. Jika harga minyak dunia turun, harga Pertamax juga akan turun.
Namun, harga Pertalite dipastikan masih disubsidi dengan Rp1.000 lebih, dan Solar masih disubsidi dengan bantuan pemerintah sebesar Rp6.500.
Pemerintah juga membantu memberikan bantuan sebesar Rp 10 triliun melalui Pertamina dari Januari sampai Agustus 2022. Ini merupakan tindakan pemerintah untuk hadir jika rakyat membutuhkannya
