SIGERMEDIA.COM – Buntut Dilelangnya Pulau Widi, Pemerintah RI Batalkan MoU dengan PT LLI. MoU antara Pemerintah RI dan PT Leadership Islands Indonesia LLI terkait Pulau Widi di Halmahera Selatan dan Maluku Utara dibatalkan oleh pihak Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut berdasarkan rilis pers yang disampaikan di Kantor Kemenko Polhukam oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam serta didampingi Menteri Lingkungan Hidu, Mendagri dan Menteri KKP di Jakarta, Rabu 14/12/22.
Pembatalan MoU atas pemanfaatan Kepulauan Widi dengan PT Leadership Islands diduga buntut dari dijualnya salah satu pulau tersebut di situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 8-14 Desember 2022.
Mengingat Indonesia melarang penjualan pulau kepada pihak asing, diduga adanya penipuan dengan menawarkan saham PT Leadership Islands Indonesia (LLI).
Menurut koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu, karena isi Nota Kesepahaman tersebut memuat tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang terkait.
Apalagi, isi nota kesepahaman itu sendiri belum dipatuhi oleh PT LII. “Kami akan batalkan MoU. Kesalahan prosedural pasalnya MoU harus dibuat menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” katanya, Mahfud.
Selain itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tidak pernah memberikan izin. Kemudian, di antara butir-butir nota kesepahaman tersebut, ada hutan seluas 1.900 hektar yang akan digunakan dan disepakati secara jelas.
“Apabila Nota Kesepahaman dibatalkan, maka pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membuka kemungkinan bagi siapa saja untuk berinvestasi pemanfaatan tersebut di pulau-pulau terluar, termasuk PT LII, namun dengan catatan jika mereka berminat maka dapat mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ujar Menkopolhukam.
Menkopolhukam menambahkan, pemerintah akan segera meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki pulau-pulau terpencil di Indonesia, terutama wilayah atau kawasan yang berbentuk kepulauan. “Mungkin akan digunakan dan diinvestasikan sebagai sistem dan otoritas,” pungkasnya.
