SIGEREMDIA.COM – Isu Politik Hoaks di Pemilu 2019 Diharapkan Tidak Terjadi di Pemilu 2024. Setelah pemilu tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survei dan menemukan bahwa sekitar 67,2% hoaks atau berita palsu yang berkaitan dengan isu politik tersebar di media sosial.
Irjen Pol Asep Edi Suheri, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa ini adalah pelajaran bersama dan harus dihindari pada Pemilu Serentak 2024.
Ia juga mengatakan bahwa persaingan politik di ruang digital yang memanfaatkan hoaks, berita bohong, politik identitas, dan propaganda firehose of falsehood yang terjadi pada Pemilu 2019 tidak boleh terulang lagi pada Pemilu 2024 karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, ia meminta agar para calon pada Pemilu 2024 dapat memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab dengan saling berkomunikasi mengenai program kerja, visi, dan gagasan positif.
Oleh karena itu, tidak terjadi polarisasi dan masyarakat dapat menilai secara objektif, serta memilih para pemimpin yang nantinya mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memerangi mereka yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan ruang digital, baik untuk isu politik maupun isu-isu lainnya.
Hal ini bertujuan agar perpecahan dapat dihindari, dan ruang digital Indonesia dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk memajukan bangsa.
Polri dan Kemkominfo telah menandatangani nota kesepahaman untuk mencegah penyebaran disinformasi dan muatan yang dilarang di ruang digital atau media sosial.
Nota kesepahaman ini dibuat untuk memperbarui nota kesepahaman sebelumnya antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tujuan pembaharuan nota kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya sinergis dalam bidang komunikasi dan informatika antara Polri dengan Kemenkominfo.
Melalui nota kesepahaman yang baru, diharapkan tercipta suatu ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
