Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan bahwa impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.
Menurut Saragih, Indonesia cenderung mengimpor beras dalam jumlah besar dan dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata harga pasar, sehingga mengurangi peluang petani untuk menjual produk mereka secara kompetitif.
Saragih menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah perberasan. Dia menyarankan kebijakan yang akan memberdayakan petani dan meningkatkan kapasitas produksi.
Dia juga menekankan perlunya adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas produk, yaitu dengan menyediakan dukungan teknis, kredit, dan bantuan untuk pemasaran.
Kemudian, Saragih menekankan perlunya adanya reformasi struktural di sektor pertanian Indonesia. Reformasi ini akan membantu petani meningkatkan daya saing produksi mereka, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi hak-hak mereka.
Saragih menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan petani atau mengabaikan hak-hak mereka. Dia menekankan perlunya adanya regulasi yang akan melindungi petani dan memberikan mereka perlindungan yang tepat.
Untuk menjamin stabilitas harga beras di pasar, Saragih menyarankan agar pemerintah menetapkan batas maksimum impor beras, serta menghapus bea masuk impor yang tidak diperlukan.
Kesimpulannya, Saragih menekankan pentingnya adanya kebijakan yang dapat membantu petani dan meningkatkan kualitas produksi. Ini akan membantu petani menjadi lebih kompetitif dan mengurangi impor beras yang berlebihan.
