Pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Terkait Potongan Tapera Tua Banyak Reaksi

SIGERMEDIA.COM – Belakangan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono, memberikan tanggapan terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Program ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, khususnya pekerja swasta, karena adanya potongan gaji sebesar 3 persen setiap bulannya yang akan diberlakukan.

Tapera dan Perubahan Regulasi

Sebagaimana diketahui, aturan mengenai Tapera ini baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.

PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Manfaat Tapera Menurut Basuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Tapera bertujuan memberikan manfaat bagi pekerja swasta agar bisa memiliki hunian sendiri.

“Ya bisa bikin rumah,” ujarnya singkat saat diwawancarai oleh para wartawan. Program ini diharapkan bisa membantu mengatasi masalah kepemilikan rumah yang kerap menjadi beban bagi banyak pekerja swasta.

Kebingungan Mengenai Nasib Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah

Namun, muncul pertanyaan kritis dari masyarakat terkait nasib pekerja yang sudah memiliki rumah atau sedang dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Saat ditanya mengenai hal ini, Basuki tampak kebingungan dan mengakui bahwa dirinya belum memiliki jawaban pasti.

“Kalau diwajibkan, nih, misalnya kalau kaya yang udah punya rumah atau ngajuin KPR, gimana nasibnya? Apakah dipotong juga?” tanya salah satu wartawan kepada Basuki.

Dengan jujur, Basuki menjawab, “Nah, itu saya tidak mengerti. Nanti saya tanya BP Tapera dulu. Mohon maaf.”

Dampak Potongan Gaji bagi Pekerja Swasta

Pemberlakuan potongan gaji sebesar 3 persen ini tentunya memicu berbagai reaksi dari kalangan pekerja swasta. Ada yang mendukung, menganggap program ini sebagai solusi jangka panjang untuk kepemilikan rumah.

Namun, tidak sedikit juga yang merasa keberatan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki rumah atau sedang dalam proses KPR.

Kekhawatiran bahwa potongan ini akan menjadi beban tambahan finansial menjadi alasan utama penolakan dari sebagian kalangan.