SIGERMEDIA.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan data penerima bantuan sosial (bansos) yang akurat dan mutakhir melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di tengah maraknya tudingan seputar ketidakvalidan data, Kemensos meyakinkan publik bahwa DTKS terus diperbarui setiap bulan melalui proses verifikasi berjenjang dan pengecekan berlapis.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos, Agus Zainal Arifin, menjabarkan proses pemutakhiran data yang komprehensif.
Baca Juga : Prediksi Inggris vs Slovenia, Jadwal Euro Grup C 26 Juni 2024
Dimulai dari verifikasi di tingkat RT dan RW, data kemudian dibawa ke musyawarah desa/kelurahan untuk dimusyawarahkan dan disahkan oleh kepala daerah.
Tak berhenti di situ, DTKS pun melalui tahap pemadanan data dengan data milik kementerian atau lembaga lain untuk memastikan keabsahannya.
Upaya Kemensos ini tak luput dari apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam presentasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK menunjukkan peningkatan signifikan data DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga : Sah, Cristiano Ronaldo Jadi Raja Gol Sekaligus Raja Assist di Euro
Dari 44 persen pada tahun 2019, angka ini melonjak menjadi 98 persen di tahun 2023 dan terus meningkat hingga 98,9 persen di Mei 2024.
Lebih lanjut, Agus Zainal menjelaskan bahwa amanat pengelolaan DTKS tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Data ini pun menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga lain dalam menyalurkan bansos.
Menariknya, Kemensos tak hanya mengandalkan verifikasi dari daerah, tetapi juga aktif melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan berbagai pihak.
Sebut saja KPK, Bappenas, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.
Baca Juga : Kode Redeem FF Hari Ini, 24 Juni 2024: Klaim Sekarang, Banyak Hadiah Menanti
Pengecekan data ini tak hanya terbatas pada data kependudukan, tapi juga mencakup data ASN, data pengurus perusahaan, data pendidikan, data penerima upah, data pelanggan listrik, bahkan data kesehatan.
Hal ini memungkinkan Kemensos untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi ekonomi seseorang.
Upaya Kemensos dalam menjaga akurasi DTKS patut diapresiasi. Pemutakhiran data secara berkala, verifikasi berjenjang, dan pengecekan berlapis merupakan langkah krusial dalam memastikan bansos tepat sasaran.
Di tengah isu kesalah sasaran bansos, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Kemensos dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang adil dan transparan.
Baca Juga : Prediksi Denmark vs Serbia, Jadwal Euro Grup C 26 Juni 2024
Namun, perlu diingat bahwa akurasi data DTKS merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diimbau untuk proaktif dalam melaporkan perubahan data diri dan kondisi ekonomi mereka kepada pihak terkait.
Hal ini akan membantu Kemensos dalam memperbarui data DTKS dengan lebih cepat dan presisi.
Dengan sinergi antara Kemensos dan masyarakat, diharapkan DTKS dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pendistribusian bansos yang efektif dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan.
